Pengertian PILKADA serta Undang-Undang Yang Mengaturnya

Diposting pada

Hello sobat Idpengertian.com yang budiman,  pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi mengenai Pengertian PILKADA serta Undang-Undang Yang Mengaturnya. Simak pembahasannya di bawah yuk!

Pengertian PILKADA serta Undang-Undang Yang Mengaturnya
Pengertian PILKADA serta Undang-Undang Yang Mengaturnya

Pengertian PILKADA

Sebuah Pemilihan Kepala Daerah atau PILKADA merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota.

Dan Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Memiliki fungsi terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Para Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Di dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Undang-Undang Yang Mengatur PILKADA

  • Dalam pasal 56 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

  • Pada pasal 1 angka 4 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  • Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.

  • Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

  • Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

 

Pengertian PILKADA Menurut Ahli

Harris G. Warren Dkk

Menurutnya pilkada ialah kesempatan yang di berikan terhadap rakyat untuk memilih para pemimpinnya, serta memutuskan apa yang pemerintah ingin lakukan untuk mereka. Karena keputusan rakyat ini menentukan hak yang ingineteka miliki dan mereka juga.

Baca Juga : Pengertian Otonomi Daerah

Ramlan

Mengatakan bahwa pilkada merupakan sebuah mekanisme penyelelsian dan pendelegasian atau bisa juga disebut dengan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai politik yang dipercaya.

Suryo Untoro

Mengemukakan bahwa pilkada adalah sebuah pemilu yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Dan rakyat yang telah memiliki hak pilih yang sah berhak untuk menentukan pilihannya dalam bentuk suara yang diberikan kepada kandididat pilihannya. Di dalam pilkada mekanisme pemilihan dilakukan untuk memilih Gubernur/wakilnya, Bupati/Wakilnya, Wali Kota/Wakilnya.

Ali Moertopo

Mengatakan bahwa Pilkada merupakan sebuah sarana yang diberikan kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya. Dan hal ini sejalan dengan apa yang termakrub dalam pembukaan dasar UUD 1945. Kemudian pada dasarnya pilkada merupakan sebuah suatu lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih anggota perwakilan rakyat. Di dalam anggota ini kemudian bekerjasama bersama pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan dan merumuskan kebijakan yang berlaku di wilayah NKRI.

Parameter Demokrasi Pilkada

Dalam mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengambil dari pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel (1978). Suatu parameter untuk mengamati terwujudnya suatu  demokrasi apabila :

  • Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur
  • Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan
  • Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka
  • Akuntabilitas publik.

Berikut ini dijelaskan masing-masing parameter tersebut yaitu :

Pemilihan Umum.

Dalam rekrutmen jabatan politik atau publik dan adiharus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Sebuah pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan  pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Dan kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya. Dalam penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau human (reward and punishment) dalam pemilihan mendatang. Seorang pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya  pejabat yang berkenaan di hati masyarakat akan dipilih kembali.

Rotasi Kekuasaan

Suatu rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Dalam rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi. Yang artinya, kalau seseorang yalikan ang berkuasa terus-menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu kewaktu sistem itu kurang layak disebut demokratis. Maka dengan kata lain, demokrasi memberikan peluang rotasi an kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang Kepala Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

Rekrutmen Terbuka.

Sebuah demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak danalam meng peluang yang sama. Maka karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti Kepala Daerah,  sudah  seharusnya  peluang  terbuka  untuk  semua  orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Dalam negara-negara totaliter dan otoriter, rekruitmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok orang kecil.

Akuntabilitas Publik.

Semua pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan  kepada publik apa yang dilakukan baik sebagi pribadi maupun sebagai pejabat publik. Kemudian seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada publik. Mengapa mimilih kebijakan A, bukan kebijakan B mengapa menaikkan pajak dari pada melakukan efesiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan  KKN. Dan apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada public. Dengan demikian pula yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak saudaranya bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Dan hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut.Ibid, hal 35-36.

Disamping itu pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prisipinsial. Yang menggunakan azas-azas yang berlaku dalam recruitment politik yang terbuka. Hal tersebut seperti pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Presiden Wakil Presiden, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil ( Luber dan Jurdil).

Langsung

Seorang rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Umum

Umumnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Dalam pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara. Dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

Bebas

Seluruh warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Rahasia

Di dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dengan jalan apa pun. Pada seorang pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

Jujur

Pada penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, peserta pilkada, pemantau pilkada, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adil

Di dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun. Suatu gagasan pilkada langsung itu, pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah dimulai. Dan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Robert A Dahl, disamping untuk menghindari Tirani, demokrasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang lain. Salah satunya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapat kesempatan untuk menentukan posisi dari individu, dan adanya kesejahteraan.

Demikianlah ulasan mengenai Pengertian PILKADA serta Undang-Undang Yang Mengaturnya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya sobat, terima kasih.

(Visited 114 times, 1 visits today)
Gambar Gravatar
Perkenalkan saya Azqiara, saya seorang penulis di dalam website ini untuk berbagi banyak sekali tentang pengertian dan penjelasannya sangat detail, saya berharap tulisan ini dapat bermanfaat untuk anda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *